SUARA CIREBON – Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman (Jigus) memimpin pelaksanaan rapat pimpinan (rapim) di aula Nyi Mas Gandasari, Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Senin, 24 Februari 2025.
Dalam rapat yang dihadiri Sekda, para asisten, para staf ahli bupati, para kepala perangkat daerah (SKPD), kabag dan para camat tersebut, Wabup Agus memaparkan 12 poin prioritas yang akan digenjot dalam 100 hari pertama, program kerja dirinya bersama Bupati Cirebon, H Imron.
Ke-12 poin itu meliputi, pelayanan izin usaha, infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan persampahan, penanganan pengangguran, penanganan banjir, renovasi sarpras pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan insentif guru ngaji dan imam masjid, penyediaan pangan murah, pelayanan perpustakaan, dan percepatan siltap dan APBDes.
Pihaknya meminta kesiapan dari sejumlah kepala perangkat daerah terkait dalam program 100 hari kerja kepemimpinan dirinya bersama Bupati Imron.
Menurut Jigus –sapaan akrab Agus Kurniawan Budiman-, paparan 12 poin program 100 hari kerja tersebut termasuk ke dalam visi-misi Bupati dan Wabup Cirebon yang telah disosialisasikan selama masa kampanye.
“Optimis karena sesuai dengan visi-misi kami yaitu Pak Bupati dengan saya yang menyosialisasikan ke masyarakat dan tadi dibahas sama beberapa SKPD,” ujar Jigus.
Ia menjelaskan, 12 poin yang dipaparkan dalam rapim tersebut, merupakan program prioritas dalam 100 hari kerja. Termasuk dari sektor pendidikan yang bakal mendirikan sekolah unggulan baik SD maupun SMP.
Sementara terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, pihaknya sedang menghitung alokasi anggaran menyusul adanya Inpres tentang efisiensi.
“Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kami akan ada rapat lagi dengan TAPD terkait penyesuaian anggaran setelah adanya efisiensi,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai menyampaikan, 12 poin prioritas yang disampaikan oleh Wabup Cirebon tersebut, diyakini merupakan program yang paling realistis direalisasikan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wabup Cirebon.
Kendati anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya terdapat mekanisme keuangan yang berbeda akibat pengurangan alokasi anggaran, menurut Hilmy, minimal launching program infrastruktur tersebut dilakukan di 100 hari kerja Bupati dan Wabup yang baru dilantik.
“Misalnya tadi prasarana ruang kelas, perbaikan ruang kelas atau renovasi, ataupun ruang kelas baru, minimal di 100 hari kerja ini bisa di-launching. Kalau penyelesaiannya kan tergantung mekanisme keuangan dan mekanisme administratif. Jadi kalau yang 12 (item, red) itu adalah yang paling realistis,” ujarnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
