SUARA CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga menjelang tutup tahun.
Tercatat, sejumlah SKPD serapan anggarannya masih berada di bawah 50 persen dari total anggaran, di antaranya DPUTR yang serapan belanja anggarannya masih di angka 27 persen, Disnaker 16,79 persen, Disdukcapil 33 persen, serta beberapa SKPD lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, H Agus Mulyadi menjelaskan, berdasarkan data per tanggal 16 Oktober 2024 lalu, pendapatan Pemerintah Kota Cirebon mencapai 72 persen dari proyeksi pada APBD 2024, sementara serapan anggaran baru mencapai 67 persen.
“Pendapatan yang masuk 72 persen. Capaian rata-rata sih di angka 80 persen. 72 persen masih toleran. Kita dorong mudah-mudahan sampai dengan akhir Oktober bisa 80 persen,” kata Agus Mulyadi, Selasa, 5 November 2024.
Agus mengakui, serapan anggaran (belanja daerah) memang masih di angka 67 persen. Angka tersebut, merupakan yang telah terekam di rekening kas umum daerah (RKUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
“Iya belanja masih di angka 67 persen. Ini yang sudah masuk RKUD BPKPD. Masih ada yang berproses dan belum terekap,” ungkapnya.
Namun menurut Agus, ada beberapa dinas yang serapan anggaran atau realisasi belanjanya telah melampaui target, meski ada juga yang masih rendah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
“Kita dorong agar segera realisasikan program, apalagi urusan pokok-pokok pikiran DPRD. Walaupun sebenarnya sudah berjalan, namun karena waktu dan keterbatasan personil. Mudah-mudahan November ini bisa selesai semua,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait serapan anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun 2024. Pasalnya, sampai dengan bulan Oktober serapan jauh dari target.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah mengatakan, pokir berasal dari aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD reses. Maka dipastikan masyarakat akan mempertanyakan aspirasi yang sudah sampaikan.
“Kami selalu ditanya masyarakat, kapan aspirasi yang sudah disampaikan bisa dijalankan,” kata Handaru usai rapat di ruang serbaguna DPRD Kota Cirebon, Senin, 4 November 2024.
Berdasarkan laporan saat rapat, lanjut Handaru, pokir DPRD baru terserap 47 persen dari total anggaran sebesar Rp15 miliar.
“Sementara waktu mendekati akhir tahun, jangan sampai pokir yang menjadi hak masyarakat tidak terealisasi. Ini waktunya sudah mepet oleh sebab itu saya meminta segera dikerjakan khususnya yang berkaitan dengan pengerjaan fisik,” terangnya.
Pihaknya meminta pokir DPRD Kota Cirebon di DPUTR segera dikerjakan, sehingga, anggota DPRD memiliki bukti bahwa aspirasi dari masyarakat bisa terwujud.
“Janji kami dengan masyarakat saat reses bisa diwujudkan dan terbukti hasilnya,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
