SUARA CIREBON – Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, Lutfi Andalusie menyoroti langkah politik PKB khususnya dalam melakukan koalisi dengan partai politik (parpol) lain pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.
Menurut Lutfi, Dewan Syuro secara kelembagaan tidak pernah dilibatkan ketika menentukan langkah-langkah koalisi PKB dengan parpol lain.
“Jujur saja, selama ini saya tidak pernah dilibatkan atau diajak untuk ketemu dengan partai lain soal koalisi. Kalau ketua syuro-nya mungkin (dilibatkan, red), tapi secara kelembagaan dewan syuro tidak pernah diajak rembugan,” ujar Lutfi, Kamis, 15 Agustus 2024.
Melihat peta politik saat ini, Lutfi menilai PKB Kabupaten Cirebon tidak bisa membuat langkah konkret dalam membangun koalisi. Ia menyebut, PKB sebagai partai dengan perolehan 9 kursi di DPRD mandul, karena hingga saat ini belum mendapatkan apa-apa termasuk pasangan koalisi.
Terlebih, saat ini PKB berada dalam posisi “ditinggal” oleh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Sebab dari informasi yang ia baca dari media, nama Abdullah Syukri alias Abe yang semula keukeuh maju sebagai bakal calon bupati (bacabup) atau E1 sesuai rekomendasi dari DPP PKB, belakangan diposisikan sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup) alias E2.
“Ada pemberitaan bahwa Abe di (posisi, red) E2 berpasangan dengan Ayu. Terlepas benar atau tidak, ini kan berarti PKB yang punya 9 kursi itu mandul, tidak bisa melakukan langkah yang konkret soal koalisi,” kata Lutfi.
Disinggung kemungkinan untuk berkoalisi dengan PKS yang ramai disebut bakal ditinggal oleh NasDem, Lutfi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan dewan tanfidz.
Namun menurutnya, koalisi PKB dan PKS adalah pilihan terakhir ketika upaya membuat koalisi dengan parpol lain tak membuahkan hasil.
“Yang jelas kalau masih bisa koalisi dengan yang lain usahakan dengan yang lain dulu, kalau dengan PKS itu lebih kepada (pilihan, red) terakhir. Artinya kalau tidak dapat koalisi sama sekali, ya udah lumayan saja,” tegasnya.
Bukan hanya itu, Lutfi menyebut, dewan syuro secara kelembagaan juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tembusan sejak awal pencalonan Abe sebagai bacabup. Hingga kini, Lutfi juga mengaku tidak tahu rekomendasi E 1 untuk Abe sudah turun atau belum.
“Artinya saya diundang kemudian rapat syuro terkait dengan rekom Gus Abe maju tuh saya tidak tahu, hanya (tahu, red) secara personal saja bahwa Gus Abe maju, itu saja,” paparnya.
Ia sendiri melihat sosok Abe sebagai bacabup bukan berdasarkan pantas atau tidak pantas. Namun ia lebih menitikberatkan pada kepastian Abe mendapat rekomendasi DPP terlebih dahulu.
Kemudian, persoalan rekomendasi itu harusnya dibicarakan di tingkat DPC PKB. Sementara Abe sendiri belum melakukan hal tersebut.
“Selama ini Abe belum melakukan, ngumpul-ngumpulkan pengurus juga belum, koordinasi dengan DPC juga belum disentuh kayaknya,” terangnya.
Ia menilai, langkah yang dilakukan Abe dalam proses pencalonannya pada Pilbup Cirebon 2024 ini masih kurang tepat. Karena, secara kelembagaan Abe belum meminta restu atau “kulo nuwun” kepada dewan syuro.
“Tapi secara personal saya pernah ditelepon terkait majunya dia. Pengurus ini bukan saya saja, ada dewan Tanfidz, ada dewan Syuro. Kalau dewan tanfidz barangkali sudah dikoordinasikan, tapi kalau dewan syuro belum,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
