KABUPATEN CIREBON, SC- Rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV akhirnya digelar Pemkab Cirebon, pada Jumat (9/7/2021) lalu. Jumlah ASN yang dilakukan rotasi mutasi sekitar 600 orang, termasuk pengukuhan beberapa pejabat eselon II dalam rangka nomenklatur baru.
Rotasi mutasi tersebut seolah menjawab keraguan publik perihal draf mutasi dari pihak luar yang sempat beredar dan “ramai”, beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, menegaskan, draf dari pihak luar yang sudah diajukan ke Baperjakat dan menjadi konsumsi publik tersebut berubah total. Hilmi menyebut, perubahannya bahkan mencapai delapan puluh persen.
“Draf pihak luar yang diajukan ke Baperjakat berubah total. Hampir delapan puluh persen berubah,” kata Hilmi Rivai, usai kegiatan tersebut.
Menurut Hilmi, perubahan total draf tersebut karena pihaknya dan Baperjakat berupaya untuk bekerja profesional dalam menentukan mutasi.
Hal itu sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sedangkan terkait publik yang mempertanyakan pelaksanaan mutasi yang dilakukan saat PPKM Darurat, Hilmi mengungkapkan, pelaksanaannya sudah berdasarkan persetujuan dari Satgas Covid-19 Kabupaten Cirebon.
“Walaupun dilakukan secara virtual, kami koordinasi terlebih dahulu dengan Satgas. Ini juga waktu mutasi termasuk telat, karena seharusnya dilakukan di bulan kemarin,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Cirebon, H Imron MAg, mengatakan, pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dilakukan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Imron Akui Draf Mutasi Disusun “Pihak Luar”
Imron mengatakan, ratusan pejabat yang baru saja dilantik ini harus menjaga kesatuan dan membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Menurut Imron, proses mutasi rotasi di lingkungan ASN merupakan sesuatu hal biasa.
“Di mana saja berada harus memberikan yang terbaik kepada bangsa. Terutama saat ini tengah pandemi, semua harus berpikir bagaimana caranya agar pandemi cepat selesai,” ujar Imron.
Pihaknya meminta kepada para pejabat yang dilantik, agar melakukan seluruh kebijakan sesuai aturan dan berpegang teguh pada transparansi sesuai undang-undang. Karena, jabatan merupakan amanat yang bakal dituntut pertanggungjawabannya. Ia pun meminta kepada yang dilantik agar melaksanakan semuanya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. (Islah)
