WARGA Perumahan Sunrise Boulevard Residence Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang juga merupakan tempat tinggal Bupati Cirebon, H Imron menuntut janji pihak pengembang (developer). Warga menuntut fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dijanjikan namun tak kunjung direalisasikan pihak pengembang.
Seperti diketahui, Bupati Cirebon, H Imron juga merupakan warga perumahan tersebut, karena memiliki rumah di perumahan ini. Namun, selama 10 tahun lebih pihak developer tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk menyediakan fasum dan fasos.
Ketua RT 03 di perumahan setempat, Hj Sukawati menyampaikan, warga di perumahan yang menjadi tempat tinggalnya semakin dibuat kesal oleh pihak developer.
“Sebab janji manis developer untuk penuhi tuntutan warga tak kunjung direalisasi. Tuntutan warga yakni pihak developer agar memberikan fasilitas umum dan sosial,” ujarnya, Minggu (6/6/2021).
Semakin dibuat kesalnya warga perumahan setempat, kata dia, karena pihak developer sudah menandatangani surat kesepakatan di atas materai yang berisi memenuhi sejumlah tuntutan warga. Namun, janji manis Developer PT Cirebon Agung Sedaya itu tak kunjung memenuhi tuntutan warga perumahan.
“Semakin membuat warga kesal. Buntutnya warga kembali merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan dengan dihadiri sejumlah perwakilan warga dan ketua RW 05 belum lama ini,” katanya.
Pertemuan tersebut, menurut dia, guna menyikapi janji manis pihak developer agar segera merealisasikan hak warga yang belum kunjung terpenuhi selama menghuni lebih dari 10 tahun tersebut.
“Pada tanggal 14 Maret lalu, pimpinan Developer PT Cirebon Agung Sedaya, H Wawan sempat mendatangi warga bahkan sempat menandatangani surat kesepakatan di atas materai yang berisi menjanjikan memenuhi sejumlah tuntutan warga,” katanya.
Namun ironisnya, lanjut dia, hingga saat ini realisasi dalam memenuhi tuntutan warga tanpa kejelasan yang pasti. Saat warga berkali-kali menghubungi melalui pesan singkat selulernya, bahkan mendatangi kediaman rumah H Wawan, tak kunjung mendapat kejelasan.
“Bahkan warga seakan-akan diremehkan oleh pihak developer,” katanya.
BACA JUGA: Penumpang Roda Dua Jadi Korban Tabrak Lari
Pihak developer, menurut dia, belum memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan hotmix, ruang bermain anak dan musala. Sekalipun ada, fasilitas itu merupakan inisiatif dan biaya swadaya warga perumahan.
“Jadi warga menuntut kejelasan pihak dari developer perumahan jika sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka menyerahkan sepenuhnya aset perumahan ke pemerintah daerah,” katanya.
Warga pun, katanya, akan mengadukan persoalan ini ke Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Termasuk ke Pak Bupati Cirebon yang merupakan salah satu warga kita,” pungkasnya. (Joni)
