KABUPATEN CIREBON, SC- Beberapa rencana pembangunan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Desa (RPJMDes) Serang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, belum terealisasi dikarenakan masih banyak skala prioritas lain yang harus diselesaikan.
“Ini perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan program yang masih tertunda tersebut,” kata pejabat kuwu Desa Serang Kulon, H. Rojidin saat pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di balai desa setempat, Kamis (20/5).
Menurutnya, ada beberapa skala prioritas pembangunan desa yang tercantum dalam RPJMDes namun hingga akhir masa jabatan kuwu belum bisa tersentuh, alasannya pertama karena membutuhkan anggaran yang cukup besar kemudian kebetulan pandemi Covid-19 sehingga dua tahun terahir ini anggaran terkonsentrasi untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Terutama beberapa pekerjaan yang membutuhkan anggaran cukup besar yang terpaksa harus dialihkan terus sehingga tertunda hingga saat ini,” ungkapnya.
Rojidin menerangkan, ada dua hal pekerjaan besar yang sampai saat ini belum bisa tersentuh yakni pembangunan jalan usaha pertanian dan jalan penghubung antar desa antar kecamatan yang melintas di desanya.
BACA JUGA: Desa di Kabupaten Cirebon Didorong Bentuk Satgas Khusus Sampah
Rojidin menyebut ada sekitat 75 hektar lahan pertanian namun lokasinya belum ada fasilitas jalan usaha pertanian hingga saat ini, akibatnya para petani mengeluarkan biaya angkutan yang cukup besar, di sisi lain pihak Pemdes sebenarnya sudah merencanakan dan masuk dalam RPJMDes, jalan dengan lebar 2 meter dan panjang 1.750 meter tersebut jika dibangun sampai pemadatan saja dan pembangunan TPT diperkirakan akan menghaniskan anggaran sekitar Rp400 juta belum lagi ditambah biaya pengaspalan.
“Awalnya di tahun 2020 sudah akan segera direalisasi secara bertahap, akan tetapi karena pandemi covid-akhirnya mengalami peengalihan anggaran,” terangnya.
Lebih lanjut Rojidin berharap, jalan usaha pertanian yang sangat didambakan para petani di desanya untuk segera terwujud. Namun, masih terhalang anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu pihaknya berharap adanya campur tangan Pemerintah Kabupaten baik Dinas Pertanian dengan program jalan usaha pertaniannya maupun Dinas PUPR untuk pembenahan dan perbaikan jalan Kabupaten Cirebon, atau dari instansi lain yang terkait lainnya untuk terwujudnya jalan usaha pertanian. (Baim)
