SUMBER, SC- Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) di ruang Nyi Mas Gandasari, Setda, Senin (5/4/2021).
Tim tersebut terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melibatkan Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan Cirebon di dalamnya.
Bupati Cirebon, H Imron MAg menyampaikan, pembentukan TP2DD dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Program tersebut sebagai tindak lanjut keputusan Presiden tentang Perluasan Digitalisasi di Indonesia.
Menurut Imron, TP2DD merupakan salah satu forum antarinstansi untuk mendorong perluasan transaksi pemerintah daerah guna menciptakan efisiensi. Dijelaskan Imron, sedikitnya ada tiga manfaat dengan dibentuknya TP2DD di Kabupaten Cirebon. Ketiga manfaat itu, yakni bisa memperkuat efisiensi keuangan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pusat hingga daerah, meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pergerakan ekonomi.
Karena itu, ia berpesan kepada seluruh SKPD untuk dapat memperluas digitalisasi, terutama pemanfaatan QRIS untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, Imron juga meminta kepada BI untuk dapat menyosialisasikannya ke desa-desa agar digitalisasi bisa merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
“Saat pandemi seperti ini bisa menjadi peluang besar dalam merealisasikan program digitalisasi,” kata Imron.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon, Bakti Artanta, menjelaskan, digitalisasi atau transaksi nontunai sudah mulai digalakkan sejak tahun 2014 lalu. Ia menyebut, digitalisasi memang harus dilaksanakan bukan hanya aspek keuangan saja, tapi juga aspek ekonomi lainnya.
“Digitalisasi bukan hanya untuk aspek keuangan pemerintah daerah saja, tapi dapat meluas bagi masyarakat,” ujar Bakti.
Dikatakan Bakti, di masa pandemi ini digitalisasi dinilai sangat relevan karena sangat dibutuhkan. Terlebih, sejumlah pendapatan yang bersumber dari retribusi sudah dapat dimaksimalkan. Karena dengan digitalisasi, transaksi bisa dilakukan tanpa bertatap muka dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia memprediksi APBD akan makin optimal karena seluruh pemanfaatan dan pendapatan semakin transparan.
Keterlibatan BI di dalam TP2DD, sambun Bakti, sebagai bukti bahwa BI mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat dan memperluas digitilasasi daerah. BI bersama tim nantinya bisa mendorong implementasi elektronifikasi yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari semua pihak agar digitalisasi dapat dipertahankan karena langkah digitalisasi ini masih harus dikembangkan agar dapat menggairahkan masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa melakukan sistem digitalisasi.
“ASN adalah salah satu pilarnya dan target TP2DD sampai dengan tahun 2024,” tandasnya. (Islah)
