SUARA CIREBON – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyerap aspirasi masyarakat Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, dalam agenda reses yang digelar Jumat, 17 Oktober 2025.
Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kerusakan infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan berbasis BPJS yang dinilai belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Sophi menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp85 miliar pada tahun ini.
Dari jumlah tersebut, Rp19 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Cirebon timur.
“Perbaikan jalan dan layanan kesehatan menjadi dua isu prioritas. Kondisi jalan yang rusak menghambat mobilitas warga dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sektor kesehatan juga perlu perhatian karena Kabupaten Cirebon belum mencapai Universal Health Coverage (UHC),” ujar Sophi.
Menurutnya, tingkat kepesertaan aktif BPJS di Kabupaten Cirebon saat ini baru mencapai 72 persen, masih di bawah syarat minimal 80 persen untuk memperoleh status UHC.
Sebagai respons, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp19 miliar untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang akan dilaksanakan melalui RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.
Ia menambahkan, mekanisme pelayanan Jamkesda masih dalam tahap pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah. Nantinya, layanan akan dimulai dari tingkat desa melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
“Kami ingin memastikan anggaran yang ada benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Keterlibatan desa sangat penting dalam proses ini,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan langsung keluhan mereka. Perwakilan warga, Nunung, menyebut kerusakan jalan telah menimbulkan gangguan aktivitas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia juga mengeluhkan sulitnya akses layanan kesehatan gratis melalui BPJS.
“Kami mengapresiasi langkah DPRD dan pemerintah daerah, tapi pengawasan terhadap pelaksanaan program sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Melalui reses ini, DPRD berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan mendengar langsung suara masyarakat di lapangan.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
