SUARA CIREBON – Rendahnya upah, jam kerja yang tidak sesuai aturan, hingga minimnya jaminan sosial bagi pekerja (buruh), masih menjadi persoalan mendasar yang perlu ditangani secara serius.
Hal itu terungkap dalam audiensi Aliansi Buruh Cirebon dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa 9 September 2025 lalu.
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh dan ketenagakerjaan.
Sophi menegaskan, pihaknya akan menggunakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran untuk memperjuangkan kesejahteraan para buruh.
“Melalui fungsi dan kewenangan kami di DPRD, kami akan terus memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh serta mendorong kerja-kerja konkret. Namun, perlu langkah gotong royong agar persoalan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” ujar Sophi.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori, menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah legislatif, serta organisasi buruh. Ia menyatakan bahwa audiensi ini bukanlah yang pertama dan terakhir, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dalam mencari solusi terbaik.
“Kami memandang perlu adanya forum yang berkelanjutan agar segala bentuk aspirasi dan permasalahan buruh bisa ditindaklanjuti secara cepat dan efektif,” tutur Hasan.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Buruh Cirebon, Asep mengatakan, audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada para pemangku kebijakan.
Ia menekankan, isu utama yang dihadapi buruh saat ini mencakup tiga aspek fundamental, yaitu upah yang layak sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL), jam kerja yang manusiawi dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan oleh perusahaan.
“Kami mendorong DPRD untuk memastikan bahwa norma ketenagakerjaan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Cirebon. Kami juga berharap DPRD mengeluarkan rekomendasi atas setiap kunjungan kerja mereka ke perusahaan-perusahaan,” kata Asep.
Meski fokus pada perlindungan buruh, Aliansi Buruh Cirebon juga mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, Asep menegaskan bahwa iklim investasi yang baik tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Kami sepakat bahwa investasi perlu didorong, tetapi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat penting agar pembangunan ekonomi juga membawa dampak positif bagi buruh,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
