SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai menginventarisasi bangunan dan barang-barang yang rusak serta hilang akibat aksi unjuk rasa berujung perusakan dan penjarahan, pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menjelaskan, inventarisasi dilakukan terhadap semua aset maupun fasilitas milik Pemkab Cirebon yang rusak dan hilang akibat dirusak dan dijarah massa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian akibat aksi demo anarkis tersebut.
Selain gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diinventarisasi juga dilakukan terhadap fasilitas milik beberapa dinas yang rusak atau hilang, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari pihak DPRD serta sejumlah dinas tersebut terkait estimasi kerugian yang ditimbulkan.
“Sekarang sedang diinventarisasi berapa barang yang hilang, berapa barang yang rusak serta gedung mana yang rusak. Nanti inspektorat yang akan menghitung,” ujar Hendra Nirmala, Senin, 1 September 2025.
Menurut Hendra, saat ini Pemkab Cirebon belum bisa memastikan pos anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan dan pengadaan sejumlah fasilitas yang rusak dan hilang, termasuk apakah nantinya menggunakan anggaran dari pos Biaya Tak Terduga (BTT).
Namun, Hendra tidak yakin BTT dapat memenuhi pembiayaan perbaikan dan pengadaan fasilitas yang rusak dan hilang tersebut. Ia meminta sejumlah SKPD serta pihak dewan untuk melihat kembali sisa anggaran yang bisa dimungkinkan untuk digeser.
“Kita lihat dulu apakah ada anggaran dewan yang bisa digeser. Di OPD juga kan mungkin ada anggaran kan mungkin yang belum terserap, kita lihat. Tapi kami masih menunggu nilai pasti berapa jumlah kerugiannya. Jadi tunggu saja nanti,” kata Hendra, Senin, 1 September 2025.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto menyebut, ada aset Diskominfo yang rusak parah, yakni Megatron yang dipasang di taman PKK. Saat ini kondisi billboard tersebut hancur dan tidak mungkin untuk bisa diperbaiki.
Bambang menjelaskan, saat ini tengah menerjunkan tim untuk mengecek aset-aset lain milik Diskominfo yang dimungkinkan mengalami hal serupa.
“Kalau kerugian tunggu saja hasil penghitungan dari inspektorat,” kata Bambang.
Hal senada dikatakan Kepala DLH, Dede Sudiono. Pihak DLH juga sedang menerjunkan tim untuk mengecek jumlah kerusakan akibat aksi anarkis tersebut. Aset DLH yang hilang dan rusak berada di Alun-alun Taman Pataraksa Sumber.
Di Alun-alun tersebut, kaca di gedung galeri hancur total, rumput sintetis raib, sejumlah lampu taman, pot-pot bunga hingga sejumlah bangku untuk duduk para pengunjung juga raib.
“Makanya kita pasang garis (Satpol PP) itu karena bekas pecahan kaca di gedung galeri berbahaya. Banyak sisa besi yang dipotong juga dikhawatirkan membahayakan masyarakat. Sampai sekarang belum ada perhitungan pasti,” kata Dede Sudiono.
Hingga berita ini ditulis, jumlah kerugian akibat unjuk rasa yang berujung perusakan dan penjarahan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon dan titik lainnya, masih belum muncul.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
