SUARA CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, memanfaatkan reses ketiga tahun sidang 2024-2025 untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan (dapil)-nya di wilayah timur Kabupaten Cirebon.
Dalam reses tersebut, Teguh belanja masalah mulai persoalan jalan rusak, irigasi tak terurus, hingga lambannya sistem perizinan investasi. Semua masalah itu, menjadi deretan pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dijawab oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Namun, dari seluruh masalah yang kerap dikemukakan masyarakat, politisi Partai Golkar itu mengaku, paling banyak menerima keluhan terkait rusaknya infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi warga.
“Di Cirebon Timur, akses transportasi itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal hidup-matinya roda ekonomi warga. Kerusakan jalan, bukan hanya memperlambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap harga dan distribusi hasil pertanian dan usaha kecil,” ujar Teguh, Selasa, 22 Juli 2025.
Teguh sangat menyayangkan repons Pemkab Cirebon yang dinilainya lamban dan tidak sistematis. Tak hanya soal jalan, masyarakat juga menyuarakan krisis alat pertanian dan buruknya irigasi, khususnya di kawasan Pangenan yang bergantung pada Bendungan Cimanis.
“Warga sangat membutuhkan alat pertanian dan perhatian terhadap saluran irigasi. Kalau ini terus diabaikan, ketahanan pangan kita sendiri yang terancam,” tegasnya.
Selain itu, Teguh juga menyoroti mandeknya kawasan industri di Cirebon Timur akibat sistem perizinan yang dinilai tidak ramah terhadap investor. Padahal, menurutnya, zona industri sudah jelas tersedia, tinggal bagaimana regulasi dan implementasi perizinan bisa dipercepat.
“Investor sudah siap, lahannya ada. Tapi karena sistem perizinannya lambat, mereka mundur. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Tak kalah penting, ia juga menyinggung soal minimnya penyerapan tenaga kerja lokal. Banyak masyarakat sekitar kawasan industri mengeluhkan sulitnya mendapat akses pekerjaan, meski tinggal berdampingan dengan pabrik dan perusahaan.
Teguh menyarankan agar Pemkab mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) milik daerah, agar masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau BLK dikelola serius dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, tidak ada alasan perusahaan menolak tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Menurut Teguh, potensi Kabupaten Cirebon sangat besar. Hanya saja, dibutuhkan ide segar dan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
“Kalau komunikasi antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan, jangan harap PR ini bisa diselesaikan. Kami di DPRD siap mengawal lewat fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
