SUARA CIREBON – Realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga pertengahan triwulan ke tiga bulan Agustus, tercatat masih rendah.
Data pada Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon menyebut, proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp4.574.286.408.852 atau Rp4,5 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan di angka Rp4.708.424.289.621 atau Rp4,7 triliun.
Dari proyeksi tersebut, hingga 9 Agustus 2024 kemarin, anggaran pendapatan daerah baru terealisasi Rp2.530.200.019.484 atau Rp2,5 triliun lebih. Sementara realisasi belanja daerah, baru mencapai Rp2.103.064.638.085 atau Rp2,1 triliun lebih.
Bila dipersentasikan, realisasi pendapatan daerah ada pada angka 55,31 persen, sementara belanja daerah baru ada di angka 44,67 persen.
Kabid Perbendaharaan dan Aklap BKAD Kabupaten Cirebon Aris Risdianto menyebut, rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah karena beberapa faktor. Salah satunya, banyaknya anggaran kegiatan yang berasal dari bantuan provinsi (banprov). Kegiatan tersebut ada di beberapa SKPD seperti di Dinas Kimrum, DPUTR dan Disperindag.
“Memang kelihatannya masih rendah. Tapi kalau saja kegiatan dari Banprov sudah selesai, ya pencapaiannya pasti melejit. Pencairannya kan setelah selesai pekerjaan. Sekarang pekerjaan banyak yang masih dalam proses,” kata Aris, kemarin.
Aris meyakini, penyerapan belanja daerah akan terealisasi di akhir tahun ini. Hal itu karena, pekerjaan (proyek-proyek) telah selesai dilakukan pembayaran. Sehingga, penyerapan anggaran belanja daerah akan sesuai target.
Terpisah, sejumlah sumber di Pemkab Cirebon yang enggan disebutkan namanya mengatakan, umumnya realisasi belanja per tanggal 31 Juli 2024, harus sudah mencapai 50 sampai 60 persen.
“Realisasi pendapatan lebih tinggi dari realisasi belanja itu mengindikasikan bahwa kas daerah Pemkab Cirebon masih aman. Ini tidak seperti yang beredar di grup whatsapp bahwa keuangan Pemkab Cirebon mengalami defisit,” katanya.
Dengan pendapatan daerah yang cukup baik hingga pertengahan triwulan ketiga, ia menilai, Pemkab Cirebon di atas kertas mempunyai kas sekitar Rp400 miliar-an. Sehingga, lanjut dia, sangat aneh penyerapan belanja perangkat daerah masih rendah.
“Coba bandingkan saja antara realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja. Ada uang yang belum dibelanjakan sekitar Rp400 miliaran. Yang harus ditelusuri itu, faktor apa yang mempengaruhi hingga realisasi belanja masih rendah,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
