SUARA CIREBON – Keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Arjawinangun mendapatkan sorotan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, jika terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan RSUD Arjawinangun bakal bangkrut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Terlebih, Aan melihat hingga kini belum ada upaya perbaikan atas buruknya pelayanan di RSUD Arjawinangun. Hal itu menyebabkan penurunan drastis dalam kunjungan pasien.
“Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan, RSUD Arjawinangun terancam bangkrut. Selama ini banyak keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait pelayanan yang buruk,” kata Aan, Kamis, 1 Agustus 2024.
Padahal, Aan menyebut, setiap rapat dengan pihak rumah sakit, Komisi IV selalu mengingatkan pentingnya memaksimalkan pelayanan.
“Namun, sampai saat ini, terbukti manajemen rumah sakit belum mampu memperbaiki pelayanan,” katanya.
Aan mencontohkan buruknya pelayanan yang dialami oleh seorang pasien yang harus menjalani operasi dengan bius total. Setelah operasi, pasien langsung ditempatkan di ruang perawatan meskipun belum sadar.
“Ini sangat berbahaya dan kami tidak tahu prosedurnya seperti apa. Banyak juga pasien dan keluarganya mengeluh tentang pelayanan yang tidak humanis. Pelayanan yang baik dan ramah harusnya diberikan sejak awal,” ungkap Aan.
Kekecewaan Aan semakin mendalam, karena meski RSUD Arjawinangun telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), manajemen rumah sakit masih belum berbenah.
“Jika pelayanan sudah baik, kunjungan pasien akan meningkat, pendapatan rumah sakit akan bertambah, dan kesejahteraan dokter serta pegawai juga akan ikut terdongkrak,” jelasnya.
Aan juga mengaku menerima kabar banyak dokter yang ingin mundur karena insentif yang kurang akibat menurunnya jumlah pasien.
“Pemkab Cirebon tahun ini menyuntikkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk rumah sakit ini. Tapi mana timbal baliknya terkait pelayanan untuk masyarakat?” tanya Aan.
Anggaran sebesar Rp15 miliar tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan, yakni untuk penambahan lahan senilai Rp10 miliar dan bantuan alat-alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp5 miliar. Namun, Aan mempertanyakan manfaat penambahan lahan ketika jumlah kunjungan pasien justru menurun.
“Jangan sampai anggaran yang diberikan sia-sia. Kunjungan pasien menurun, sedangkan lahan diperluas. Ini untuk apa sebenarnya?” tegas Aan.
Ia juga meminta Pemkab Cirebon segera merombak total manajemen RSUD Arjawinangun, karena selama ini penempatan pegawai di rumah sakit ini tidak sesuai dengan keilmuannya.
“Yang bisa memperbaiki manajemen adalah orang yang mengerti manajemen rumah sakit. Namun saat ini, orang di luar basic keilmuan dengan mudah bisa masuk menjadi pegawai RSUD Arjawinangun,” katanya.
Aan juga menyoroti kekosongan posisi direktur yang sudah mundur dan meminta dipindah.
“Ini akan semakin kacau jika penggantinya adalah orang yang tidak mengerti manajemen kesehatan. Ingat, di wilayah barat ada beberapa rumah sakit swasta dengan mutu pelayanan yang luar biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, RSUD Arjawinangun bisa tutup,” tandas Aan.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
