Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan, ratusan KPM yang dihapus sepihak dari data penerima BPNT memang harus dikoordinasikan sebaik-baiknya.
Karena hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dinsos di lapangan, memang terjadi permasalahan tersebut.
“Penghapusan atau penambahan itu harus melalui kebijakan yang komprehensif, baik yang tidak tepat sasaran ataupun penambahan. Rakor ini untuk menyelaraskan hal-hal tersebut, agar penghapusan atau penambahan (KPM, red) bisa sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan untuk penyaluran BPNT atau bantuan lainnya,” ujar Hilmy, usai rakor.
BACA JUGA: Dinsos Kabupaten Cirebon Sebut Pemotongan Bansos Terjadi di Pihak Pos
Untuk 116 KPM yang dinyatakan meninggal dunia, Hilmy meminta awak media menggalinya ke Dinsos. Pasalnya, Hilmy mengaku tidak habis pikir dengan permasalahan tersebut.
“Kenapa bisa terjadi seperti itu?” tanya Hilmy.
Sementara untuk kasus dugaan pemotongan bansos oleh oknum pegawai PT Pos, Hilmy mengungkapkan, persoalan tersebut sudah dilaporkan ke polisi oleh pihak PT Pos sendiri. Menurut Hilmy, kasus tersebut telah memukul kerja sama yang sudah dilakukan pemerintah dengan PT Pos.
BACA JUGA: Dinsos Kabupaten Cirebon Gunakan Skoring Kelayakan Penerima Bansos
