KABUPATEN CIREBON, SC- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan tiga indikator utama yakni kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Di lingkup Jawa Barat, IPM Kabupaten Cirebon posisinya cukup mengkhawatirkan.
Dengan kondisi tersebut, dalam pengusulan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon formasi tahun 2021 dititikberatkan pada usulan formasi pendidikan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Bupati Cirebon, H Imron saat melantik 56 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Senin (14/3/2022).
BACA JUGA: Jual 90 Ton Gabah, Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Akhirnya Ditahan
“Di Jawa Barat ini, IPM di Kabupaten Cirebon posisinya cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dalam pengusulan kebutuhan calon ASN Kabupaten Cirebon formasi tahun 2021, dititikberatkan pada usulan formasi pendidikan dan kesehatan,” kata Imron.
Menurut Imron, pelantikan PPPK merupakan bentuk ikhtiar dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Cirebon dan direspon positif oleh Kemenpan-RB pada pengadaan calon ASN formasi tahun 2021. Hal itu diperkuat dengan keputusan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.
“Kami mendapatkan alokasi formasi sebanyak 4.338 pegawai, dengan rincian, PPPK non-guru ada 90 formasi, PPPK guru 4.157 dan CPNS 91 formasi. Mungkin di Jawa Barat kita yang paling banyak,” kata Imron.
BACA JUGA: Nahas, Seorang Pelajar di Pangenan Cirebon Meninggal Tertabrak Truk Tronton
Ia meminta kepada PPPK yang sudah dilantik agar turut membantu upaya peningkatan IPM di Kabupaten Cirebon dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (Kabid PPI) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan, mengatakan, kuota yang diperoleh untuk guru sebesar 4.157 orang. Sedangkan untuk PPPK non-guru ada 90 dan untuk CPNS berjumlah 91 orang. Namun dalam perjalanannya, untuk PPPK non-guru yang terisi hanya 56 orang saja, karena sisanya tidak lolos passing grade.
“Untuk CPNS dari 91 formasi, hanya 78 saja. Kalau untuk PPPK guru, akan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yang lulus itu 1.716 orang, mengundurkan diri satu orang, dan tidak memenuhi syarat satu orang. Mereka semua dilantik di bulan April. Lalu untuk tahap kedua jumlahnya 1.216, akan kita targetkan dilantik di bulan Mei,” paparnya.
BACA JUGA: Tiga Bulan TPP Belum Cair, ASN Mengeluh
Ramdan mengakui lamanya proses karena jumlahnya paling banyak di wilayah Jawa Barat. Hal itu menyebabkan pihaknya membutuhkan pengadministrasian yang cukup lama juga. Sementara di daerah lain bisa cepat, karena memang jumlahnya juga sedikit.
“Tahap satu dan dua di pengajuan sudah beres. Kami tinggal menunggu Pertek verifikasi BKN, sebelum mengisi SK untuk penyusunan NIP. Inilah yang membuat lambat, karena kan jumlahnya cukup banyak,” tandasnya. (Islah)
