KABUPATEN CIREBON, SC- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon sudah mendengar informasi tentang rencana Pemerintah Pusat yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
Namun sampai saat ini informasinya belum jelas, BKPSDM masih menunggu kabar selanjutnya secara utuh yang disampaikan langsung oleh pihak Kemenpan RB.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan SAP, mengatakan, BKPSDM Kabupaten Cirebon masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB terkait keputusan tersebut. Karena jika sudah menjadi keputusan, maka kebijakan tersebut mau tidak mau akan dijalankan juga oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: Hari Guru Nasional, Masih Banyak Honorer Bergaji Rp300 Ribu
Menurut Ramdan, BKPSDM memang sudah mendengar informasi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada regulasi apapun dari Kemenpan RB. Artinya, saat ini daerah masih tetap menjalankan kebijakan yang sudah berjalan.
“Secara pemberitaan kita mengikuti, dan kami sudah tahu informasinya. Cuma memang sampai sekarang kita belum dapat informasi lebih lanjut atau informasi utuhnya terkait kebijakan penghapusan honorer tersebut,” ujar Ramdan.
Ia menjelaskan, data terakhir di Kabupaten Cirebon ada sekitar 11 ribu tenaga honorer. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 ribu lebih sudah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sehingga kondisi existing saat ini, ada sekitar 6 ribu lebih tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Bupati Cirebon, Imron Siap Tindaklanjuti Dugaan Potongan Honor Nakes
“Jumlah honorer kita masih sangat banyak. Kita belum tahu nanti mekanismenya seperti apa dari Kemenpan RB. Karena sampai ini daerah belum diberikan formulanya harus seperti apa dan bagaimana,” kata dia.
Terlebih, tenaga honorer sendiri merupakan hal yang sensitif sehingga butuh pertimbangan yang matang. Karena kebijakan Pemerintah tersebut menyangkut banyak orang. Karena itu, ia berharap akan ada formula terbaik yang disiapkan oleh Kemenpan RB terkait rencana tersebut.
“Sikap kita tentu menunggu, harus seperti apa dan bagaimana. Karena ini kebijakan pusat, tentu daerah harus mengikuti. Mudah-mudahan saja ada jalan terbaik,” harapnya.
BACA JUGA: Penghapusan Tenaga Honorer agar Hanya Wacana
Informasi yang berhasil dihimpun Suara Cirebon menyebutkan, Kabupaten Cirebon memang memiliki jumlah tenaga honorer yang cukup banyak. Beberapa tahun yang lalu ribuan tenaga honorer tersebut bisa dengan leluasa masuk kemudian ditempatkan di berbagai macam instansi di Kabupaten Cirebon. (Islah)
