CIREBON, SC- Bupati Cirebon, H Imron MAg menyatakan siap menindaklanjuti kabar dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Cirebon. Namun ia ingin agar kabar tersebut dipastikan kebenarannya, dengan ditunjukkannya bukti, alamat atau tempat nakes bertugas (yang insentifnya dipotong), sebelum dirinya bertindak.
“Ada buktinya tidak, sebab ketika kita akan bertindak itu harus melihat permasalahan tersebut dari berbagai sisi. Misalnya, (terduga yang melakukan pemotongan, red) ada di kecamatan mana, nanti saya panggil,” kata Imron, Selasa (18/1/2022).
Namun informasi yang ia terima dari mantan Plt Kandikes dan pejabat di RSUD Waled, permasalahan tersebut muncul karena miskomunikasi menyusul minimnya anggaran dari pemerintah pusat untuk insentif nakes.
Terkait hal itu, Imron juga sudah meminta kepada pejabat berwenang di Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk selalu memberikan apapun bentuk informasi dari pemerintah pusat tersebut, agar tidak menimbulkan prasangka buruk.
“Yang jelas memang anggaran dari pusatnya kurang. Makanya perlu adanya informasi yang jelas, itu sudah saya sampaikan begitu,” kata Imron.
BACA JUGA: Dugaan Pemotongan Insentif Nakes, Bupati Cirebon Diminta Turun Tangan
Meskipun tidak tahu pasti kebenaran informasi tersebut, namun Imron mengaku sudah mendengar penyebab munculnya permasalahan itu, yakni, karena sebagian honor nakes yang mendapat SK dalam penanganan Covid-19 dibagikan juga kepada nakes-nakes lainnya yang tidak mendapat SK penanganan Covid-19 alias tidak terlibat penanganan Covid-19 secara langsung.
“Jumlah nakes kan banyak, mereka tidak semuanya mendapatkan SK. Lalu ketika insentif itu cair dibagikan kepada mereka yang tidak mendapat SK,” paparmya.
Diberitakan sebelumnya, Permasalahan dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) masih terus mengemuka. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina meminta Bupati Cirebon turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
BACA JUGA: Bupati Cirebon, Imron Siap Tindaklanjuti Dugaan Potongan Honor Nakes
Hal itu, agar persoalan tersebut menjadi jelas dan tidak terus menjadi opini publik. Siska juga meminta Bupati untuk segera memanggil mantan Kadinkes dan Kadinkes sekarang serta perwakilan Nakes.
“Harusnya Bupati segera mengambil tindakan cepat. Panggil Ibu Enny, panggil Ibu Neneng dan perwakilan nakesnya lalu duduk bareng supaya persoalannya bisa cepat selesai. Ini kan kesannya terlunta lunta dan terus bergulir menjadi opini publik,” kata Siska, Senin (17/1/2022).
Menurut Siska, persoalan tersebut bukanlah persoalan kecil. Nakes tidak mungkin bergejolak kalau tidak ada masalah yang krusial. Dirinya pun sempat mendengar di salah satu puskesmas tentang dugaan pemotongan insentif nakes.
BACA JUGA: Volume Sampah di Kabupaten Cirebon Tak Sebanding Armada Pengangkut
Infonya, kata dia, nakes yang sudah mendapatkan insentif justru diminta untuk mentransfer kembali ke rekening kepala puskesmas (Kapus). Setelah terkumpul, uang tersebut diduga dibagikan rata kepada pegawai puskesmas yang nota bene tidak ikut dalam penanganan Covid-19.
“Saya mendengar itu. Kalau berita itu hoaks, mana berani mereka menyebarkan isu seperti itu. Kalau memang benar, kapusnya harus segera diberi tindakan tegas,” kata Siska. (Islah)
