KABUPATEN CIREBON, SC- Meskipun banyak industri besar di Kabupaten Cirebon seperti Porkpan, New Hope dan Sidoagung, namun sumbangsihnya untuk Kabupaten Cirebon masih minim. Kehadiran tiga perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak itu masih belum terlihat kontribusinya bagi Kabupaten Cirebon.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi II terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor unggas melalui Rumah Potong Hewan (RPH). Pemkab Cirebon sedang didorong agar ada penambahan PAD.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH, di sela rapat kerja bersama ketiga perusahaan tersebut serta Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, mengatakan, Pemkab Cirebon sendiri sebenarnya sudah memiliki RPH. Namun dari hasil kunjungan Komisi II diketahui PAD sektor tersebut ternyata masih minim.
“Kita fokus ingin membangun RPHU di Kabupaten Cirebon. Namun, keberadaan industri besar di Kabupaten Cirebon sendiri belum memberikan sumbangsih. Makanya kita tekan, biar mereka bisa memberikan sumbangsih,” ujar Khanafi, Selasa (4/8/2020).
Menurut dia, pihaknya sengaja menghadirkan pihak industri untuk mendengar pendapat mereka dalam ajang dengar pendapat tersebut. Hal itu, agar bisa diketahui seberapa besar peran industri dalam menyumbang PAD untuk daerah.
“Jadi ini bahan kita mengukur keseriusan pihak industri,” kata Khanafi.
Sementara, manager HRD Porkpan, Jayidi membenarkan, bahwa perusahaannya bergerak di bidang peternakan, yakni pakan ternak. Namun, kata Jayidi, untuk pemotongan tidak dilakukan di Kabupaten Cirebon. Melainkan di Salatiga dan Tanggerang. Dia mengaku, sejak tahun 2014 lalu pihaknya sudah berupaya untuk membangun RPH untuk internal perusahaan. Namun upaya itu terkendala oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga, kemudian pihaknya menempatkan RPH di daerah lain yakni di Purwokerto dan Banyumas, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Genjot Retribusi dari Unggas
Hal senada disampaikan Legal Hukum New Hope, Yudi Pangestu. Ia mengaku tidak bisa memastikan akan mendukung atau tidak rencana tersebut. Karena memang bukan ranahnya untuk memberikan jaminan. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau memang ada keuntungan kedua belah pihak, kami siap,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Sekdis Pertanian, Wasman mengapresiasi upaya legislatif memunculkan wacana peningkatan PAD dari sektor RPH. Pihaknya juga mengaku pernah memfasilitasi pihak perusahaan untuk mencari lokasi. “Persoalannya ternyata masalah zonasi, tapi kalau ada upaya, ya kita dukung,” ucapnya. (Islah)
