SUMBER, SC- Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana meminta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon untuk mempercepat proses pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pemenuhan kebutuhan air bersih pascamusim hujan ini.
Menurut Anton, permintaannya itu ia sampaikan saat rapat LKPJ Bupati Cirebon yang disampaikan DPKPP kepada Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin. Dia menyampaikan, pihaknya menyoroti bantuan Rutilahu itu karena hal itu banyak dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kendati warga sudah menyerahkan identitas diri berupa KTP, namun bantuan yang ditunggu-tunggu tak juga turun.
“Yang banyak dikeluhkan warga adalah bantuan Rutilahu yang tak juga turun, padahal mereka telah (lama) menyerahkan KTP,” kata Anton, Selasa (19/5/2020).
BACA JUGA: Kabupaten Cirebon Kekurangan Lebih Dari 1.000 Dokter
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya mempertanyakan jumlah keseluruhan penerima bantuan Rutilahu dan kendala yang dihadapi DPKPP dalam program tersebut. Anton menyebutkan, pihaknya juga menanyakan kepada DPKPP prediksi batas waktu Kabupaten Cirebon bebas dari Rutilahu.
“Sebenarnya apa sih kendalanya, berapa jumlah keseluruhan Rutilahu dan tahun berapa Kabupaten Cirebon terbebas dari Rutilahu. Itu yang kita soroti,” paparnya.
Selain itu, imbuh Anton, Pansus III juga mempertanyakan kebutuhan air bersih secara keseluruhan dan besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk program tersebut.
Sementara, Kabid Perumahan dan Pemukiman pada DPKPP Kabupaten Cirebon, Asep Djamaludin Malik mengatakan, tahun ini DPKPP sudah mengusulkan lebih dari 600 Rutilahu ke pemerintah pusat. “Tiap tahun kita lakukan perbaikan dari APBD II dan tahun ini sekitar 600 lebih Rutilahu yang kita usulkan. Semoga tahun ini bisa di Acc,” kata Asep.
BACA JUGA: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Lakukan Test Swab di Pasar Sumber
Sedangkan jumlah keseluruhan Rutilahu di Kabupaten Cirebon, sebanyak 17 ribu Rutilahu. “Sementara soal penambahan titik air bersih, tahun ini ada penyambungan jaringan untuk 12 ribu pelanggan baru,” terang Asep.
Namun, dari jumlah tersebut dia mengaku belum mengetahui data rincinya. Asep mengaku, DPKPP akan koordinasi terlebih dahulu dengan PDAM untuk mengetahui data pastinya. “Yang jelas tahun ini ada penyambungan untuk pelanggan 12 ribuan,” ucap Asep seraya menambahkan, tahun ini DPKPP sendiri tidak ada pekerjaaan fisik, karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pekerjaan fisik. (Islah)
